Jakarta, ArmadaBerita.Com
Massa Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak), Jaringan Media Saiber Indonesia (JMSI) dan Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) menggelar aksi damai di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan H Rasuna Said, Jakarta Selatan (7/4/2022).
Rahmat Hidayat, koordinator lapangan mewakili JMSI menjelaskan bahwa mereka telah meneruskan surat Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Kabupaten Batu Bara Nomor :222/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022, Nomor :226/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022, Nomor :227/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022, Nomor :229/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022, Nomor :230/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022, Nomor :231/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022 pada Kamis tanggal 24 /3 2022 lalu.
“Surat itu terkait dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Batu Bara, ke gedung KPK RI dengan tanda terima surat/dokumen regestrasi,”ujar Rahmat sembari menunjukkan bukti tanda surat terima.
Dikatakannya, sebagai bentuk komitmen mereka melawan prilaku korupsi, hari ini Kamis (7/4/2022) mereka menambahkan dan meneruskan laporan dokumen surat Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) Nomor :212/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022, Prihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan Batu Bara Tahun Anggaran 2020.
Selain itu mengenai Pembangunan Pasar Onan Simpang Dolok Kabupaten Batu Bara, Nomor :213/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022, Prihal Pembangunan Jalan Produksi Perikanan dan Nomor :214/LBH FERARI/DPC/BB/II/2022, prihal laporan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan Batu Bara.
Ismanto korlap aksi Gerbrak mebacakan pernyataan sikap diantaranya mendukung KPK segera membongkar dugaan korupsi di Kabupaten Batu Bara. Dan juga memeriksa sejumlah kepala Dinas, serta oknum yang bergelar Pangeran maupun Putra Mahkota,” teriak Ismanto dengan pengeras suara.
“Sudah menjadi rahasia umum oknum yang bergelar “Pangera itu disinyalir sebagai kekuatan yang mampu mengatur, mengintervensi dan memonopoli proyek APBD maupun kebijakan strategis dilingkungan pemerintahan Kabupaten Batu Bara,” sambung Rahmat dalam orasinya.
Selain itu massa aksi juga meminta KPK untuk mengklarifikasi isu Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sempat menghebohkan publik di Batu Bara akhir Desember 2021 lalu.
Sejumlah spanduk dukungan kepada KPK pun dibentangkan dihalaman KPK. “Gerbraksu memberikan apresiasi atas gerak cepat dan tanggap. Kami telah mendapat kabar kalau KPK sudah mengumpulkan bahan dan keterangan dan langsung terjun ke Batu Bara,” kata Rahmat.
Aksi berjalan tertib dan delegasi aksi langsung dipersilahkan untuk menyerahkan data data yang dibawa kepenerimaan surat di gedung KPK.
Massa memprediksi, bahwa aksi akan dilanjutkan Kamis depan (14/4/2022) di Kejaksaan Agung RI. “Kita akan datang ke Jamwas Kejagung RI, ini kita lakukan karena sebelumnya laporan ke Kejatisu terkesan lamban dan mandeg,” tutup Rahmat. (ASD/Red)
