Bogor, ArmadaBerita.Com – Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli menegaskan perlunya perubahan pendekatan pengawasan internal di Kementerian Ketenagakerjaan agar lebih preventif dan strategis. Inspektorat Jenderal (Itjen) diminta tidak lagi hanya berfokus pada pencarian temuan, tetapi mampu mencegah potensi masalah sejak dini.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemnaker Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, pengawasan internal selama ini kerap dipersepsikan sebagai beban karena identik dengan pemeriksaan setelah masalah terjadi. Ke depan, ia ingin pengawasan menjadi bagian dari solusi untuk memastikan program ketenagakerjaan berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran.
“Pengawasan harus bertransformasi dari sekadar memeriksa dokumen masa lalu menjadi upaya deteksi risiko sebelum penyimpangan terjadi,” ujar Yassierli.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi kementerian. Fokus pengawasan tidak lagi semata pada temuan, tetapi memastikan proses kerja berjalan tertib, akuntabel, serta tidak terhambat persoalan administratif, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan pelayanan publik.
Yassierli juga menekankan bahwa keberhasilan pengawasan tidak diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari kemampuan mencegah potensi penyimpangan sejak awal.
“Peran APIP harus berubah dari ‘Awas Ada Itjen’ menjadi ‘Untung Ada Itjen’,” katanya.
Untuk mendukung perubahan tersebut, ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pengawasan. Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk meningkatkan akurasi deteksi risiko, memetakan potensi penyimpangan, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program.
Selain itu, auditor Itjen juga diminta berperan aktif membantu menyelesaikan hambatan regulasi yang dapat mengganggu pelaksanaan program prioritas di sektor ketenagakerjaan.
Dengan pendekatan ini, pengawasan diharapkan tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga memastikan program berjalan lebih optimal serta pelayanan publik tetap lancar. (*)
