Jakarta, ArmadaBerita.Com — Kesetaraan di tempat kerja, kepastian pemagangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga jaminan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi bagian penting dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan UU tersebut dirancang untuk menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 sekaligus menyatukan norma UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang selama ini memicu ketidakpastian.
UU tersebut, kata Yassierli, juga dirancang untuk memberikan pelindungan pekerja yang lebih berkeadilan.
“Pelindungan pekerja memasuki babak baru. UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang,” ucap Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/10/2026).
Yassierli memaparkan 10 poin penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pertama, kesetaraan di tempat kerja. UU mengatur larangan diskriminasi dalam rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja. Setiap pekerja diperlakukan secara adil, bermartabat, dan setara.
Kedua, pelindungan pencari kerja. Pencari kerja mendapatkan akses terhadap informasi pasar kerja yang lebih terbuka. Kewajiban pelaporan lowongan kerja juga diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja fiktif.
Ketiga, kepastian pemagangan. Masa pemagangan dibatasi maksimal enam bulan. Peserta berhak mendapatkan uang saku, pelindungan K3, kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta sertifikat pemagangan.
Menaker Yassierli menegaskan pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah.
Keempat, penempatan kerja yang adil. Proses penempatan harus objektif, transparan, dan non-diskriminatif, dengan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal. Ijazah dan dokumen pribadi juga dilarang untuk ditahan.
Kelima, hubungan industrial yang seimbang. Pengaturan hubungan industrial mengedepankan prinsip “Maju Industrinya, Sejahtera Rakyatnya”. Hak pekerja untuk berorganisasi dan menyampaikan aspirasi dilindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan.
Keenam, K3 sebagai hak fundamental. Pengusaha wajib menjamin K3 melalui sistem manajemen K3 yang terintegrasi. Fokusnya pada pencegahan risiko dan pengendalian bahaya, bukan hanya penanganan kecelakaan.
Ketujuh, pengawasan dan sanksi diperkuat. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas yang lebih profesional, independen, dan proaktif. Rasio pengawas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan perusahaan serta diperkuat dengan komite pengawasan.
Sanksi administratif dan pidana diterapkan secara berjenjang untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
Kedelapan, hak pekerja perempuan dan disabilitas. UU memberikan kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran, termasuk upahnya, serta pelindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.
Kesembilan, jaring pengaman bagi pekerja yang terkena PHK. Pengaturan mencakup dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami PHK. Pelindungan juga diberikan kepada pekerja alih daya di BUMN yang wajib melalui anak perusahaan BUMN.
Kesepuluh, kesiapan menghadapi dunia kerja masa depan. UU memberikan pelindungan terhadap pekerjaan fleksibel (future of work) dan memperkuat BNSP sebagai lembaga independen di bawah Presiden.
Selain itu, BPS mengatur survei kebutuhan hidup layak melalui koordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta mendorong integrasi data ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah. (*/Red)
