Medan, Armadaberita.com — Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan tanah longsor tetap berjalan. Hal ini ia tegaskan agar masyarakat tetap memperoleh layanan optimal meski dalam kondisi darurat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan Purwadi Arianto di ruang kerjanya, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (23/2/2026).
Bobby menjelaskan, dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam tertimbun longsor akibat bencana tersebut. Akses menuju wilayah terdampak, khususnya di Tapanuli Tengah, sempat terputus. Ia menyampaikan apresiasi atas bantuan pemerintah pusat yang dinilai sangat bermanfaat bagi pemulihan daerah.
“Secara fisik, kantor desa sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota tetap aktif. Pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan,” ujar Bobby.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Gubernur untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Bantuan juga disalurkan, termasuk sembako dari ASN Bapeg Sumut melalui posko bencana, serta dana bantuan Rp2 miliar bagi pemerintah daerah terdampak banjir.
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan kunjungannya bertujuan memastikan layanan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan adaptif dan akuntabel. Fokusnya mencakup tata kelola layanan, pelindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja, integrasi layanan digital, serta penyelamatan arsip pemerintahan.
“Pelayanan publik digital harus dapat dilaksanakan untuk semua sektor, seperti surat kendaraan dan tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut, Surya; Asisten Administrasi Umum, Muhammad Suib; Kepala Bapeg Sumut, Sutan Tolang Lubis; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Erwin Hotmansah Harahap; serta Kepala Biro Organisasi, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, bersama jajaran Kementerian PANRB. (Redaksi)
