SAMOSIR, ARMADABERITA — Kendaraan dinas tidak hanya digunakan untuk menunjang tugas pemerintahan. Di Kabupaten Samosir, mobil dinas jabatan Bupati dengan nomor polisi BB 1 C kini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai mobil pengantin secara gratis. Kebijakan ini membuka ruang bagi aset pemerintah untuk memberikan manfaat langsung dalam kegiatan sosial dan adat masyarakat.
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Samosir Nomor 40 Tahun 2026 tentang Fasilitasi Penggunaan Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan BB 1 C Milik Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Kepentingan Sosial Kemasyarakatan.
Pemanfaatan perdana kendaraan tersebut berlangsung pada Sabtu (17/10/2026), ketika mobil dinas Bupati Samosir digunakan untuk mengantar pasangan Freddy Tua Sinabutar dan Irawaty Sitanggang dalam rangkaian pernikahan mereka di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan.
Penggunaan itu menjadi penerapan awal kebijakan yang dirancang untuk membantu kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pesta atau hajatan pernikahan. Bagi masyarakat Samosir, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa keluarga, tetapi juga berkaitan erat dengan pelaksanaan adat dan tradisi kebersamaan.
Melalui aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan kehidupan sosial warga. Kendaraan yang biasanya melekat pada aktivitas kedinasan kepala daerah dapat digunakan untuk mendukung salah satu momen penting dalam kehidupan masyarakat, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dalam pertimbangannya, pemerintah daerah melihat kebutuhan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan adat dan hajatan pernikahan. Namun, pemanfaatan kendaraan tetap harus memperhatikan tata kelola barang milik daerah agar tidak mengganggu tugas pemerintahan.
Fasilitas mobil pengantin itu diberikan tanpa biaya. Masyarakat yang ingin memanfaatkannya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah pengelola kendaraan.
Permohonan dilengkapi identitas pemohon, waktu dan lokasi penggunaan, nomor kontak, serta undangan pernikahan. Pengajuan harus dilakukan paling lambat lima hari kerja sebelum tanggal penggunaan agar pemerintah daerah dapat memeriksa ketersediaan kendaraan dan kelayakan rute.
Penggunaan untuk pesta atau hajatan pernikahan dijadwalkan di luar hari kerja, yakni Sabtu dan Minggu. Persetujuan juga bergantung pada kebutuhan kedinasan, kondisi dan kelayakan kendaraan, keselamatan, ketersediaan anggaran operasional, serta urutan prioritas permohonan.
Kendaraan tetap dioperasikan oleh pengemudi dan didampingi pegawai yang ditugaskan pemerintah daerah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan kendaraan berlangsung tertib dan aman.
Kebijakan tersebut memperlihatkan salah satu cara pemerintah daerah memperluas manfaat aset publik di luar fungsi kedinasannya, tanpa melepaskan tanggung jawab pengelolaan. Pelaksanaannya tetap membutuhkan mekanisme yang jelas agar kesempatan menggunakan fasilitas tersedia secara adil dan tidak mengganggu kepentingan pemerintahan.
Bagi masyarakat, fasilitas ini dapat menjadi dukungan praktis dalam menyelenggarakan pernikahan. Sementara bagi pemerintah daerah, tantangannya adalah memastikan layanan berjalan transparan, sesuai aturan, dan dapat diakses berdasarkan kriteria yang sama.
Dengan demikian, pemanfaatan BB 1 C sebagai mobil pengantin bukan sekadar penggunaan kendaraan dinas dalam suasana berbeda. Kebijakan ini menjadi bentuk pelayanan sosial yang berupaya mendekatkan pemerintah dengan tradisi dan kebutuhan masyarakat Samosir.
