Yogyakarta, ArmadaBerita.Com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi kejahatan dan penyalahgunaan aset kripto. Komitmen tersebut mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting di Yogyakarta, 18–20 November 2026.
Forum yang didukung Pemerintah Jepang ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, pada Rabu (18/11).
Adi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK), membuka peluang baru bagi industri keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks dan melintasi batas negara.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi,” kata Adi.
Menurut Adi, kemudahan transaksi lintas negara serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan setiap negara menjadi tantangan penanganan kejahatan digital. Salah satunya terlihat dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata. Kondisi ini menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Karena itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum. Ia juga mendorong percepatan pertukaran informasi serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi digital.
Pertemuan tersebut diikuti perwakilan tujuh negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Perwakilan Jepang dan Amerika Serikat juga berpartisipasi, bersama sejumlah otoritas pengawas keuangan, aparat penegak hukum, serta organisasi internasional seperti INTERPOL.
Para delegasi membahas berbagai isu strategis, mulai dari kejahatan siber, penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), hingga pencucian uang melalui aset kripto. Pembahasan juga mencakup pengawasan stablecoin, penerapan FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.
Selain itu, forum membahas perkembangan regulasi setiap negara, pertukaran informasi dengan sektor swasta, dan studi kasus penegakan hukum. Para peserta juga mengikuti diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis guna memperkuat kerja sama regional.
Melalui pertemuan ini, OJK dan UNODC mendorong peningkatan koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.
Penyelenggaraan forum tersebut menegaskan komitmen OJK untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional. Upaya ini bertujuan mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, sekaligus menjaga pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.











