Madina, ArmadaBerita.Com – Kegiatan rehabilitasi SDN 057 Aek Nauli, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menjadi sorotan karena papan informasi proyek belum terpasang di lokasi pekerjaan. Padahal, kegiatan tersebut menggunakan anggaran pemerintah daerah dengan pagu Rp200 juta pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala SDN 057 Aek Nauli, Anni Kholillah, mengaku tidak mengetahui secara rinci pihak yang menangani rehabilitasi maupun mekanisme pelaksanaannya.
Saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (19/11/2026), Anni menyebut Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal sebagai pihak yang mengetahui informasi tersebut.
“Bangunan tersebut pihak Dinas Pendidikan yang tahu, bahkan saya sendiri tidak tahu,” ungkap Anni kepada wartawan.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Madina, Denny Aryono, ST, membenarkan bahwa kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rehabilitasi dengan pagu anggaran Rp200 juta.
Denny menjelaskan bahwa kegiatan itu menggunakan metode Pelaksanaan Langsung (PL) dengan melibatkan jasa konstruksi.
Anggaran rehabilitasi bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2026.
Terkait belum terpasangnya papan informasi, Denny menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan wartawan.
Ia menyatakan akan meminta pihak kontraktor segera memasang papan informasi di lokasi pekerjaan.
Belum terpasangnya papan informasi tersebut menjadi perhatian terkait keterbukaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sekolah.
Informasi mengenai pelaksana pekerjaan, sumber anggaran, nilai kegiatan, dan waktu pelaksanaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, pengakuan kepala sekolah yang tidak mengetahui secara rinci pelaksanaan rehabilitasi memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.
Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dapat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan pelaksanaan pekerjaan.
Pemeriksaan tersebut dapat mencakup proses pengadaan, penunjukan penyedia jasa, pelaksanaan konstruksi, pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai identitas kontraktor, nilai kontrak, maupun durasi pengerjaan rehabilitasi tersebut.
Dinas Pendidikan Madina juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan belum terpasangnya papan informasi di lokasi pekerjaan.











