FKPD Samosir Perkuat Implementasi Konvensi Hak Anak melalui Bimbingan Teknis

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026). Ist
Share

Samosir, ArmadaBerita.Com – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir memperkuat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan koordinasi lintas sektor dalam memenuhi serta melindungi hak anak.

Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan mengikuti kegiatan tersebut. Bimtek ini juga melibatkan unsur DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kementerian.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, mengatakan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada orang tua dan keluarga, tetapi juga pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.

Menurut Ariston, Bimtek Konvensi Hak Anak menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta perangkat daerah dan FKPD meningkatkan koordinasi dalam mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pembangunan.

Ia juga menegaskan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Prinsip tersebut meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak.

Ariston menyebut Pemerintah Kabupaten Samosir terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Upaya tersebut mencakup penyediaan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan keluarga yang nyaman, dan ruang bermain ramah anak.

Selain itu, pemerintah berupaya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

DPRD Dukung Kebijakan dan Anggaran Perlindungan Anak

Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak Samosir dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi unggul di daerahnya sendiri.

Nasip juga menyatakan DPRD siap mendukung pembentukan peraturan daerah dan penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak. Ia menilai perhatian terhadap anak perlu menjadi prioritas, terutama di tengah perkembangan teknologi.

“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, dan Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu.

Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir, Friska Situmorang.

Selain itu, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara, Mohammad Andi, turut memberikan materi.

Keterlibatan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam perlindungan anak. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperjelas peran masing-masing lembaga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan pemenuhan hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *