Jakarta, ARMADABERITA — Alatan Indonesia kembali menyelenggarakan webinar eksklusif bertajuk “Strategi Jitu Evaluasi Penawaran Mini Kompetisi Jasa Konstruksi” secara daring melalui Zoom pada Kamis pagi 10.00-12.00 WIB, 1 Oktober 2026. Webinar ini menghadirkan Fani Dhuha sebagai narasumber utama, membahas tata cara evaluasi penawaran pada mekanisme mini kompetisi pekerjaan konstruksi di Katalog Elektronik.
Fani Dhuha menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Elektronik, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga tercatat sebagai Tim Penyusun Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR sejak 2017, serta pernah menjabat Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus Infrastruktur Ibu Kota Negara pada 2024 hingga 2025.
Mengawali paparannya dengan pantun, Fani menyampaikan bahwa pembahasan hari itu berangkat dari kondisi di lapangan yang masih dinamis. Ia mengungkapkan bahwa sampai saat webinar berlangsung, LKPP belum menerbitkan model dokumen kompetisi resmi untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi, sehingga banyak pelaku pengadaan masih meraba cara pelaksanaan, persyaratan, dan evaluasinya yang tepat.
Dalam sesi tersebut, Fani menjelaskan bahwa evaluasi penawaran mini kompetisi dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan harga terendah, berbeda dari mekanisme tender yang dievaluasi secara bersamaan. Jika penawaran peringkat pertama dinyatakan gugur pada salah satu tahap evaluasi, panitia akan membuka dan memeriksa penawaran peringkat berikutnya, begitu seterusnya hingga ditemukan satu pemenang yang memenuhi seluruh syarat.
Beberapa kesalahan umum turut diangkat dalam sesi ini. Fani mencontohkan kasus penyedia jasa yang menihilkan nilai PPN dalam penawarannya, padahal ketentuannya mewajibkan nilai pajak tetap diperhitungkan. Ia juga menegaskan bahwa penawaran yang nilainya di bawah 80 persen dari HPS tidak bisa langsung dinyatakan gugur, melainkan wajib melalui proses evaluasi kewajaran harga terlebih dahulu.
“Mini kompetisi bukan sekadar adu harga murah, melainkan validasi kapasitas eksekusi yang nyata dalam koridor persaingan yang sehat,” ujar Fani, menutup pemaparannya.
Fani turut mengingatkan pentingnya jaminan penawaran untuk paket di atas Rp10 miliar, yang besarannya berkisar 1 hingga 3 persen dari nilai HPS dan harus dapat dicairkan dengan dokumen asli, bukan sekadar salinan digital. Di sisi lain, ia berpesan agar panitia pengadaan menghindari penyusunan persyaratan yang mengada-ada dan mengarah pada kepentingan pihak tertentu.
Sesi webinar ini diikuti secara interaktif oleh peserta dari berbagai instansi dan pelaku usaha jasa konstruksi, dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai kondisi nyata di lapangan, mulai dari ketentuan sertifikat kompetensi kerja personel hingga mekanisme kerja sama operasi yang saat ini belum dapat diakomodasi sistem Katalog Elektronik.
Menyongsong Rangkaian Event Alatan Indonesia di Bidang Konstruksi
Menutup sesi, tim Alatan Indonesia mengumumkan akan ada rangkaian kegiatan lanjutan sepanjang Oktober dan November 2026, khususnya di bidang jasa konstruksi. Informasi jadwal dan materi kegiatan tersebut akan diumumkan lebih lanjut melalui kanal resmi Alatan Indonesia.
