Bappeda–DPRD Medan Matangkan Penginputan E-Pokir 2027, Pastikan Aspirasi Warga Masuk RKPD

Share

Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Sekretariat DPRD Kota Medan mulai mematangkan tahapan penginputan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk Tahun Anggaran 2027. Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan 2027.

 

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan, Kamis (12/2/2026). Rapat dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan perangkat daerah, termasuk Kabag Faswasgae Bappeda Syafruddin, SE, MM, Kabid Rendalev Bappeda Irpan Hakim, perwakilan Sekretariat DPRD, serta tim teknis Bappeda.

Syafruddin yang memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci agar penyusunan RKPD berjalan selaras dan terintegrasi. Menurutnya, forum tahunan ini tidak sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari upaya memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Melalui mekanisme ini, aspirasi masyarakat diharapkan benar-benar masuk dalam RKPD dan dapat direalisasikan pemerintah Kota Medan,” ujar Syafruddin.

Dalam rapat tersebut, Bappeda juga memaparkan secara rinci tahapan pengajuan usulan melalui sistem E-Pokir DPRD Kota Medan. Platform elektronik ini digunakan anggota dewan untuk menginput, mengelola, sekaligus mengintegrasikan berbagai aspirasi masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Medan berharap proses penginputan E-Pokir dapat berjalan tepat waktu dan akurat, sehingga menjadi fondasi awal yang kuat dalam merancang program pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, demi memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *