ARMADABERITA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution mengebut perbaikan infrastruktur sepanjang 2025. Dalam kurun satu tahun, total hampir 45 kilometer jalan provinsi berhasil ditingkatkan strukturnya dan kini siap dimanfaatkan masyarakat di berbagai daerah.
Perbaikan ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dijalankan melalui skema Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi atau INSTANSI. Program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan akses jalan yang layak, aman, dan menunjang aktivitas ekonomi.
Sejumlah ruas strategis masuk dalam daftar penanganan, mulai dari wilayah Kepulauan Nias hingga kawasan pesisir dan sentra pertanian di daratan Sumatera Utara. Di antaranya ruas Hilimbuasi–Mandrehe, Gunungsitoli–Afia, Lolowua–Dola, Dola–Duria, Afia–Tuhemberua, Miga–Lolowua, Silimbat–Parsoburan, Onan Ganjang–Pakkat, hingga Perbaungan–Pantai Cermin. Jalur Simpang Belidahan–Dolok Masihul, Tanjung Beringin–Bandar Khalifah, serta Simpang Beringin–Tandem Hilir juga turut dibenahi.
Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugrah, menyampaikan bahwa total jalan provinsi yang ditingkatkan mencapai 44,9 kilometer, termasuk pembangunan Jembatan Idano Noyo di Kabupaten Nias Barat. Infrastruktur tersebut ditargetkan segera diresmikan dan sudah bisa digunakan masyarakat dalam waktu dekat.
Tak hanya jalan, perhatian juga diberikan pada infrastruktur pendukung. Di Kota Gunungsitoli, pembenahan box culvert dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mencegah kerusakan jalan akibat genangan. Sementara itu, Jembatan Aek Batang Angkola di Tapanuli Selatan dan Jembatan Aek Pardomuan di Tapanuli Utara direhabilitasi guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperlancar distribusi logistik.
Di sektor pertanian, Pemprov Sumut turut membenahi jaringan irigasi. Saluran irigasi sepanjang 420 meter di Daerah Irigasi Pekan Kamis, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdangbedagai diperbaiki, disusul rehabilitasi jaringan irigasi Bah Kora II atau Negeri Bosar di Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun. Pekerjaan meliputi perbaikan saluran hingga pembangunan terjunan irigasi dengan panjang mencapai 100 meter.
Di luar infrastruktur fisik, Pemprov Sumut juga mendorong perluasan akses hunian layak melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025. Aturan ini menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan Bank Sumut untuk menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat.
Program perumahan tersebut telah menjangkau banyak daerah, mulai dari Tapanuli Tengah, Asahan, Langkat, Karo, hingga Labuhanbatu dan Dairi. Kota-kota seperti Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Tanjungbalai, dan Padangsidimpuan juga ikut merasakan dampaknya. Total sebanyak 10.039 unit rumah berhasil disalurkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN melalui skema KPR subsidi FLPP.
Selain itu, perbaikan rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian. Sekitar 400 unit RTLH di kawasan permukiman kumuh seluas 10 hingga kurang dari 15 hektare direhabilitasi di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Batubara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Samosir, hingga Kota Pematangsiantar dan Padangsidimpuan.
Melalui rangkaian program ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan fokus pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga hunian layak, sebagai fondasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumut.
