Armadaberita.com | MEDAN – Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara mendadak ricuh saat tengah membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Sumut tahun anggaran 2024. Kekacauan terjadi saat beberapa orang tiba-tiba menyusup ke dalam ruang sidang dan berteriak memprotes pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh sebuah perusahaan sawit di Mandoge, Kabupaten Asahan, Kamis (17/7/2025).
Insiden itu terjadi ketika Wakil Gubernur Sumut, Surya, sedang membacakan laporan hasil pengelolaan APBD Sumut tahun 2024. Teriakan dari kelompok yang mengatasnamakan “Aliansi Kemarahan Masyarakat dan Rakyat” sontak menghentikan jalannya paripurna.
Anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, H. Muhammad Subandi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa para pengacau tersebut berasal dari Kabupaten Asahan dan di antaranya adalah karyawan yang merasa di-PHK secara tidak adil.
“Kejadiannya sangat cepat dan tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka,” ujar Subandi melalui pesan WhatsApp.
Subandi menambahkan, surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari aliansi tersebut baru diterima pimpinan DPRD Sumut sehari sebelum kejadian. Dalam suratnya, mereka meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara karyawan yang di-PHK dan manajemen perusahaan sawit di Mandoge.
Meski sempat mengganggu jalannya sidang, petugas keamanan DPRD Sumut berhasil mengendalikan situasi. Aksi protes pun dihentikan dan rapat paripurna kembali dilanjutkan tanpa insiden lanjutan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak DPRD maupun perwakilan perusahaan sawit yang dimaksud.
