Armadaberita.com | MEDAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara meluncurkan sebuah inovasi bernama Simantan Gadis, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Data Pengawasan dan Penertiban Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Inovasi ini dikembangkan untuk mempercepat proses pengawasan dan penertiban angkutan jalan secara digital, terintegrasi, dan transparan.
Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, S.SiT, MT, menyampaikan, Simantan Gadis merupakan bentuk komitmen Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi darat, khususnya pada aspek ketertiban dan keselamatan angkutan umum.
“Sistem ini memungkinkan petugas pengawas dan penertiban di lapangan untuk merekam data pelanggaran, pendataan kendaraan, hingga hasil operasi, secara langsung menggunakan perangkat digital yang terkoneksi ke pusat data,” ujarnya, Selasa (12/12/2023).
Melalui aplikasi ini, seluruh proses dokumentasi kegiatan di lapangan seperti razia, pengecekan dokumen kendaraan, dan pengawasan trayek dapat dilakukan secara realtime dan akurat. Hasil kegiatan juga dapat langsung dilaporkan dan dipantau oleh pimpinan dinas maupun pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, Simantan Gadis juga mendukung upaya peningkatan transparansi, karena semua data terekam secara sistematis dan dapat diakses secara internal untuk bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan ke depan.
Inovasi ini sekaligus menjawab tantangan digitalisasi birokrasi dan sistem informasi pelayanan publik di bidang perhubungan, sebagaimana dicanangkan dalam reformasi birokrasi pemerintah daerah.
“Kita berharap dengan adanya Simantan Gadis, kerja-kerja pengawasan Dishub menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Pada akhirnya, ini akan berdampak pada meningkatnya keselamatan serta kenyamanan masyarakat pengguna transportasi di Sumatera Utara,” tambah Agustinus.
Sistem ini mulai diuji coba pada semester kedua tahun 2025 dan diharapkan dapat diimplementasikan penuh pada awal 2026 mendatang. Dishub Sumut juga membuka peluang integrasi sistem dengan kabupaten/kota untuk mendukung pengawasan transportasi lintas wilayah secara menyeluruh.
