Medan, Armadaberita.com – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, angkat bicara terkait banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Banjir dan longsor yang terjadi pada Jumat (1/12) malam menyebabkan 11 orang hilang dan satu orang tewas.
Ritonga menilai bahwa kejadian banjir bandang di Desa Simangulampe harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, klaim bahwa banjir disebabkan oleh muntahan batu dari perut bumi sangat disesalkan, sementara kejadian di Simangulampe diduga kuat akibat habisnya hutan di kawasan tersebut.
“Sungguh sangat disesalkan jika pernyataan banjir oleh kepala daerah karena muntahan perut bumi, padahal kejadian banjir bandang di Desa Simangulampe diduga kuat karena habisnya hutan di kawasan tersebut,” ujar Zeira Salim Ritonga, di Medan, pada Senin (4/12/23).
Anggota DPRD Sumut tersebut menyoroti pentingnya menjaga ekosistem alam hutan sebagai langkah pencegahan banjir bandang di masa mendatang. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merawat dan melindungi hutan sebagai benteng alamiah yang mampu mencegah datangnya arus banjir bandang.
“Mencegah terulangnya kejadian yang sama, Pemda dan pusat harus bersinergi menjaga ekosistem alam hutan di daerah tersebut. Kita mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium penebangan hutan di kawasan Danau Toba. Ada konsesi perusahaan Hutan Tanaman Industri yang massif melakukan penebangan di hulu, konsesinya perlu direvisi,” tegas Zeira.
Ritonga menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan mengajak pemerintah untuk fokus pada perlindungan nyawa manusia dengan menjaga ekosistem alam, bukan hanya mengutamakan keuntungan perusahaan. “Jangan hanya mengutamakan keuntungan perusahaan tetapi harus mengutamakan nyawa manusia di daerah tersebut,” pungkasnya. (Dedy Hutajulu).
