Medan, ArmadaBerita.Com
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) mengumumkan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 Provinsi Sumut. Hal ini berdasarkan Keputusan KPU Sumut Nomor 134 Tahun 2024 mengenai Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumut Tahun 2024.
Dalam surat KPU Sumut Nomor : 926 /PL.02.2-PU/12/2024 tentang pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2024 yang ditandatangani Agus Arifin selaku Ketua KPU Sumut pada 24 Agustus 2024, menyatakan syarat minimal suara sah sebanyak 551.355 (lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima) suara sah. Dijelaskan pula Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan selama 2 hari.
Hari pertama pada Selasa (27 Agustus 2024 sampai Rabu, 28 Agustus 2024 mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB. Sedangkan hari kedua yakni Kamis 29 Agustus 2024, dimulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 WIB. Keseluruhan kegiatan ini dilaksankan di kantor KPU Provinsi Sumut.
Disampaikan juga pada surat itu bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan yaitu;
A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
B. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
C. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
D. Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon
E. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
F. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
G. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
H. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
I. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
J. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
K. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
L. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; M. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota
N. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama
O. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
P. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota
Q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan R. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan
S. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan:
a. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak
b. Berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
c. Melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara
d. Mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sumatera Utara mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Provinsi Sumatera Utara
b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan
c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi Sumatera Utara serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung;
d. Pasangan Calon dapat mengunduh format formulir Model PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, bit.ly/PERMOHONANAKSESSILONPASLON.
KPU Provinsi Sumut membuka layanan helpdesk Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2024. Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2024 dapat menghubungi:
a. Alamat email: tekmaskpusumut@gmail.com
b. Nomor WhatsApp : 082165568388 atau dengan datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35. (Red)
