ARMADA BERITA | JAKARTA – Pemerintah dan DPR menyetujui anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun 2026 sebesar Rp9,49 triliun. Keputusan itu diambil dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (15/9/2025).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan sebagian besar anggaran akan digunakan untuk mendukung pelayanan masyarakat, seperti pembayaran gaji, tunjangan, dan biaya operasional 527 kantor ATR/BPN di seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai sekitar Rp6,47 triliun.
Sisanya, sekitar Rp3,02 triliun, akan dipakai untuk program strategis, misalnya redistribusi tanah, konsolidasi tanah, serta pemetaan zona nilai tanah. Program prioritas ini mendapat porsi Rp1,8 triliun agar layanan pertanahan lebih cepat dan merata.
Selain itu, ATR/BPN menargetkan penerimaan negara dari layanan pertanahan (PNBP) pada 2026 sebesar Rp3,29 triliun, naik sekitar 9% dibanding tahun sebelumnya.
Nusron menegaskan, anggaran yang sudah disetujui akan digunakan sebaik-baiknya supaya manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ia juga meminta dukungan DPR agar program pertanahan dan tata ruang berjalan lancar.
Rapat ini juga dihadiri Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta jajaran pejabat ATR/BPN di tingkat pusat dan daerah. (Agung)
