ARMADABERITA, Medan — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026). Dalam forum tersebut, Bobby menegaskan pentingnya keseriusan kepala daerah dalam mengawal indikator pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurut Bobby, tahun 2027 menjadi fase evaluasi penting bagi kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun sebelumnya. Ia menilai, kinerja pembangunan perlu dicermati lebih ketat, terutama di daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor.
“Monitoring RPJMD masing-masing. Apakah bencana mempengaruhi capaian RPJMD, khususnya di daerah terdampak. Ada perusahaan besar yang izinnya dicabut, itu juga perlu diperhatikan dampaknya terhadap tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator pembangunan lainnya,” ujar Bobby.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak jadi disesuaikan pada 2026. Menurutnya, anggaran tersebut dapat diarahkan untuk pemulihan pascabencana beserta dampak ikutannya.
“Manfaatkan dan maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini. Daerah juga diperbolehkan melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah APBD 2026 disahkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Dikky Anugerah berharap konsultasi publik RKPD tidak sekadar menjadi agenda tahunan. Ia menekankan pembangunan 2027 harus mampu menghasilkan lompatan capaian yang nyata dan dirasakan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Dikky.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut juga memberikan apresiasi kepada mitra pembangunan. Bersamaan dengan itu, Gubernur Bobby Nasution meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni program Restorative Justice.
Konsultasi Publik RKPD 2027 ini dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, dan jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
