Bandung, ArmadaBerita.Com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat pengawasan persaingan usaha serta kemitraan antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Kamis (19/11/2026).
Penandatanganan berlangsung dalam pembukaan The 8th West Java Investment Forum (WJIF) 2026. Kerja sama ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan memberikan kesempatan berusaha secara setara.
Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa peningkatan investasi daerah perlu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap persaingan usaha. Dengan demikian, masuknya investor dan berkembangnya industri tidak boleh menutup peluang pelaku usaha lain, khususnya UMKM.
Ketua KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, investasi dan persaingan usaha yang sehat merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan investasi, menurutnya, harus membuka kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha.
“Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka,” ujar Gopprera.
Ia mengingatkan agar pertumbuhan investasi tidak menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain. Karena itu, sinergi KPPU dan Pemprov Jawa Barat diperlukan untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Tiga Agenda Utama Kerja Sama KPPU dan Pemprov Jabar
Melalui MoU tersebut, kedua pihak menyepakati tiga ruang lingkup utama kerja sama. Pertama, asistensi dan harmonisasi kebijakan. Kedua, sosialisasi dan advokasi. Ketiga, pertukaran data dan informasi.
Ketiga agenda tersebut diarahkan untuk memastikan aspek persaingan usaha masuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Kerja sama ini juga memperkuat pengawasan kemitraan agar hubungan perusahaan besar dan UMKM berlangsung adil serta saling menguntungkan.
Dalam sambutannya di WJIF 2026, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan investasi berkelanjutan.
Gubernur juga menyoroti pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Menurutnya, aspek tersebut penting untuk mendukung kawasan industri, distribusi logistik, pertanian, dan pariwisata.
Pembangunan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
IPU Jawa Barat Lampaui Rata-Rata Nasional
Komitmen penguatan persaingan usaha tersebut didukung capaian Indeks Persaingan Usaha (IPU) Jawa Barat tahun 2025 sebesar 5,76. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,01.
Dalam menjalankan fungsi advokasi kebijakan, KPPU juga telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemprov Jawa Barat.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), rencana Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok bersubsidi, serta kebijakan pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah.
Sementara itu, Kantor Wilayah III KPPU yang berdiri sejak 14 Mei 2019 mencakup Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Sejak beroperasi, kantor wilayah tersebut telah menerima 63 laporan terkait persaingan usaha dan kemitraan.
Khusus sepanjang 2026, KPPU menerima 20 laporan. Rinciannya, 19 laporan berkaitan dengan persaingan usaha dan satu laporan berkaitan dengan kemitraan.
KPPU menyebut partisipasi masyarakat dan pelaku usaha penting dalam memberikan informasi mengenai kondisi persaingan usaha. Laporan tersebut menjadi salah satu dasar penguatan pengawasan di wilayah kerja KPPU.
Melalui kerja sama ini, KPPU dan Pemprov Jawa Barat berupaya menjaga agar pembangunan industri dan peningkatan investasi tidak mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat. (Red)











