MEDAN, ARMADABERITA — Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara menyebut tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sumatera Utara berada dalam kondisi darurat. Setiap bulan, lembaga tersebut menerima laporan perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang dengan modus tawaran pekerjaan di dalam maupun luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Ketua LPA Sumut Muniruddin Ritonga saat menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta di kantor LPA Sumut, Jalan Abadi Ujung Nomor 3, Medan, Rabu (18/11).
Delegasi dipimpin Sylvia Stankova-Loomis, pejabat yang menangani isu ketenagakerjaan dan perdagangan orang (Trafficking in Persons/TIP) di Kedubes AS, didampingi Emira Fiona dan Zulkarnain Lubis. Rombongan diterima Muniruddin bersama Sekretaris Jenderal LPA Sumut Dongan Nauli Siagian.
Muniruddin mengatakan, korban kerap dijanjikan pekerjaan di Malaysia, Batam, maupun Jakarta. Namun, setelah diberangkatkan atau berada di tempat tujuan, mereka justru mengalami eksploitasi.
“Modusnya macam-macam. Ada yang dijanjikan kerja di Malaysia, di Batam, di Jakarta, ternyata dieksploitasi,” ujar Muniruddin.
Ia menjelaskan, tantangan utama dalam penanganan TPPO meliputi identifikasi korban, perlindungan, dan koordinasi antarinstansi. Banyak korban takut melapor atau tidak mengetahui tempat menyampaikan pengaduan. Bahkan, sebagian korban belum memperoleh pendampingan yang layak setelah diselamatkan.
“Kami berharap ada tindak lanjut nyata. Bukan hanya diskusi. Tapi ada kerja sama untuk pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO,” katanya.
Muniruddin, yang juga anggota DPRD Sumatera Utara, menyatakan akan mendorong pemerintah provinsi memberikan perhatian dan alokasi anggaran lebih besar bagi perlindungan anak serta korban perdagangan orang.
Sekjen LPA Sumut Dongan Nauli Siagian menambahkan, penguatan kapasitas LPA diperlukan agar penanganan korban berjalan lebih optimal. Kebutuhan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan penyediaan sarana perlindungan korban.
“Kami mengajak Kedubes AS untuk bersama-sama mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menangani TPPO. Jangan hanya ada Perda, tapi tidak ada anggaran. Jangan hanya ada Satgas, tapi tidak ada aksi,” tegas Dongan.
Sementara itu, delegasi Kedubes AS mengapresiasi sambutan LPA Sumut serta keterbukaan lembaga tersebut dalam berbagi pengalaman dan data penanganan TPPO di Sumatera Utara.
Kunjungan tersebut bertujuan memperdalam pemahaman mengenai perdagangan orang dan perlindungan perempuan serta anak. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain tantangan identifikasi dan penyelidikan kasus, perlindungan korban, koordinasi antarinstansi, serta peluang kerja sama pencegahan.
LPA Sumut menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu daerah rawan TPPO di Indonesia. Korban umumnya berasal dari keluarga miskin, putus sekolah, dan memiliki akses informasi terbatas. Sumatera Utara juga menjadi daerah transit sekaligus tujuan perdagangan orang.











