MEDAN, ARMADA BERITA — Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Utara sejak Kamis (15/10/2026) memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat dan kelancaran aktivitas warga. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto mendesak pemerintah pusat memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui koordinasi lintas instansi dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Pantauan di Kota Medan menunjukkan kabut asap menyelimuti langit sejak pagi hingga sore hari. Jarak pandang dilaporkan berkisar 1–3 kilometer, sementara aktivitas masyarakat di luar ruangan berkurang. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain, termasuk Mandailing Natal dan kawasan Danau Toba.
“Saya meminta pemerintah pusat, baik BNPB, BMKG, dan kementerian, untuk melakukan penanganan serius mengatasi dampak karhutla ini,” kata Sutarto, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Sutarto, penanganan kabut asap tidak cukup hanya mengandalkan upaya mengendalikan kebakaran. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat terlindungi dari paparan asap, terutama ketika kualitas udara memburuk dan aktivitas sehari-hari mulai terganggu.
Ia meminta pemerintah memperkuat sosialisasi penggunaan masker serta mengimbau warga mengurangi kegiatan di luar ruangan selama kondisi udara belum membaik. Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menurut dia, juga perlu didukung dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Perhatian khusus, kata Sutarto, perlu diberikan kepada anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga dengan penyakit penyerta, seperti asma dan penyakit jantung. Kelompok tersebut memerlukan perlindungan lebih besar karena paparan polusi udara dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.
“Terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan seperti asma atau jantung harus lebih diawasi,” ujarnya.
Selain perlindungan masyarakat, Sutarto menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah pelosok. Ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) perlu dipastikan agar warga yang mengalami gangguan pernapasan dapat segera memperoleh pertolongan.
Ia juga meminta pemerintah menyediakan akses pelaporan keluhan kesehatan dan menjaga ketersediaan masker di masyarakat. Langkah itu dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan sekaligus mencegah pembelian berlebihan akibat kepanikan.
Asap Kiriman dan Gangguan Aktivitas
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah dipengaruhi asap kiriman dari luar provinsi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, berdasarkan data BMKG yang dirujuk pada hari pengumuman, tidak ditemukan titik panas karhutla di wilayah Sumatera Utara.
“Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hari ini tidak ada lagi titik api di Sumut. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh,” kata Heri.
Ia menjelaskan, pergerakan angin membawa asap dari daerah lain hingga mencapai Sumatera Utara. Karena itu, masyarakat tetap diimbau menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap.
Dampak kondisi tersebut juga mendorong pemerintah provinsi menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas atau sederajat pada 16–21 Oktober 2026.
Gangguan turut dirasakan sektor penerbangan. Heri menyebut Bandara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang mencatat tiga penerbangan domestik dibatalkan dan 11 penerbangan domestik maupun internasional mengalami penundaan dalam dua hari terakhir.
Menurut Heri, kebakaran yang terjadi di tingkat nasional didominasi kebakaran di kawasan lahan gambut, antara lain di Kalimantan, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla dapat meluas melampaui wilayah tempat kebakaran terjadi. Pergerakan asap lintas daerah membuat pemantauan kualitas udara dan koordinasi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam penanganan dampaknya.
Usulan Status Bencana Nasional
Di tengah kondisi tersebut, Sutarto mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional terkait dampak karhutla. Menurut dia, langkah itu dapat memperkuat koordinasi penanganan serta dukungan anggaran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
“Dengan penetapan bencana nasional, maka penanganan lebih terakomodir dari sisi anggaran dan stakeholder yang akan turut serta mengatasi dampak karhutla ini,” katanya.
Usulan tersebut menambah perhatian terhadap kebutuhan penanganan yang terkoordinasi, mulai dari pemantauan kondisi atmosfer dan kualitas udara hingga kesiapan fasilitas kesehatan dan perlindungan kelompok rentan.
Meski Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyebut asap berasal dari luar daerah, dampaknya tetap dirasakan warga di dalam provinsi. Karena itu, penanganan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan titik panas di Sumatera Utara, tetapi juga kemampuan pemerintah merespons paparan asap yang mencapai wilayahnya.
Selama kabut asap masih mengganggu aktivitas masyarakat, prioritas penanganan mencakup penyampaian informasi kualitas udara yang mudah diakses, perlindungan kesehatan warga, kesiapan layanan medis, serta koordinasi lintas daerah untuk mengurangi dampak karhutla.
Bagi Sumatera Utara, tantangannya bukan hanya memastikan sumber asap teridentifikasi, melainkan juga menjaga agar masyarakat tetap terlindungi sampai kondisi udara kembali membaik.
