Medan, ArmadaBerita.Com – Kenaikan insentif guru honorer, rehabilitasi sekolah, penguatan layanan kesehatan, hingga perluasan jaringan air bersih menjadi sejumlah program yang masuk dalam rancangan APBD Kota Medan 2027. Rincian tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (13/10/2026), saat Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen tersebut, Pemko Medan memaparkan sejumlah rencana belanja yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Masukan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan anggaran selanjutnya.
Di sektor pendidikan, Pemko Medan merencanakan kenaikan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000. Pemerintah kota juga menyiapkan bantuan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah bagi 500 siswa, serta beasiswa untuk 200 mahasiswa berprestasi.
Dari sisi infrastruktur pendidikan, rehabilitasi direncanakan pada 72 lokasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp19,52 miliar. Sementara itu, pembangunan ruang kelas baru di 24 lokasi direncanakan menelan anggaran Rp81,5 miliar.
Pada sektor kesehatan, Pemko Medan akan mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah serta meningkatkan mutu layanan di RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Haji Bachtiar Jaafar. Pemenuhan dokter spesialis, peralatan medis, sarana dan prasarana, serta tata kelola rumah sakit juga menjadi perhatian.
Data yang disampaikan dalam pembahasan menunjukkan, jumlah masyarakat yang tercatat memperoleh manfaat program kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) per September 2026 mencapai 538.730 jiwa.
Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya direncanakan melalui alokasi Rp23 miliar untuk perluasan jaringan perpipaan air minum di 115 lokasi dan Rp7,8 miliar untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di 39 lokasi.
Sementara untuk transportasi, anggaran Dinas Perhubungan pada 2027 diarahkan sebesar Rp588,1 miliar, terutama untuk pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, penerangan jalan umum, layanan bus listrik, serta perlengkapan jalan. Usulan penggratisan transportasi umum bagi pelajar dari keluarga prasejahtera masih akan dikaji berdasarkan kebutuhan, kemampuan fiskal, mekanisme pelaksanaan, dan landasan hukum.
Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa penyusunan program harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Medan 2025–2029.
Rincian program tersebut menjadi bagian dari materi yang perlu dicermati DPRD bersama Pemko Medan dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, agar alokasi anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. (Asn)
