TNI  

Mitigasi Megathrust Jadi Prioritas, Bobby Nasution Ingatkan Ancaman terhadap Stabilitas Daerah

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat hadir memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026, di Aula Raja Inal Siregar, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Dioonegori, Medan, Selasa (9/6/2026). Diskomsu
Share

Medan, ArmadaBerita.Com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ancaman gempa Megathrust harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Bobby saat memberikan pembekalan kepada peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (9/6/2026).

Menurut Bobby, wilayah Sumatera berada di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas Megathrust, yakni zona pertemuan antara lempeng samudera dan lempeng benua yang dapat memicu gempa berkekuatan besar akibat proses subduksi.

“Ancaman ini harus dimitigasi sejak dini karena dampaknya tidak hanya pada keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu roda perekonomian dan stabilitas daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, gempa Megathrust memiliki karakteristik magnitudo besar, terjadi di zona subduksi dengan bidang patahan yang luas dan dangkal, serta berpotensi memicu tsunami berskala besar. Salah satu contoh paling nyata adalah gempa Aceh 2004 yang memicu tsunami di Samudera Hindia.

Bobby menyebut kawasan Mentawai dan pesisir barat Sumatera sebagai wilayah yang memiliki potensi ancaman Megathrust sehingga berbagai peringatan dini dan informasi kebencanaan perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat maupun pemerintah.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Sumut menerapkan strategi mitigasi yang mencakup pendekatan struktural dan nonstruktural, penguatan kapasitas masyarakat, pelestarian kearifan lokal, hingga pembangunan harmoni sosial dan lintas iman di lokasi pengungsian saat terjadi bencana.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat tata kelola kebencanaan melalui penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, pembangunan infrastruktur tahan bencana, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung sistem mitigasi dan respons darurat.

Bobby mencontohkan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumut pada November 2025. Menurutnya, dampak bencana yang menjangkau jutaan warga dapat ditangani melalui kerja sama berbagai pihak.

Data pemerintah menunjukkan bencana tersebut berdampak pada 1,8 juta jiwa, menyebabkan lebih dari 11.000 warga mengungsi, 375 korban meninggal dunia, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka dan dinyatakan hilang.

Sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, Pemprov Sumut menyiapkan dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2026-2028 senilai Rp23,33 triliun. Pemerintah juga memperoleh tambahan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp1,134 triliun.

Sementara itu, Wakil Komandan Sesko TNI Teguh Puji Raharjo mengatakan, kegiatan KKDN yang diikuti 60 peserta tersebut bertujuan memperkuat wawasan strategis calon pemimpin TNI dalam memahami penataan wilayah pertahanan sekaligus meningkatkan kemampuan mendeteksi, menganalisis, dan memitigasi berbagai potensi ancaman, termasuk risiko bencana alam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *