LANGKAT, Armadaberita.com — Sejumlah warga Kecamatan Besitang memprotes proses pendataan bantuan pascabanjir yang dinilai tidak akurat dan tidak merata. Protes disampaikan dalam audiensi antara warga dan pemerintah setempat di kantor camat, baru-baru ini.
Dalam pertemuan itu, warga mempertanyakan data penerima bantuan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mereka menyebut masih banyak korban banjir dengan rumah rusak yang belum terdata, sementara sebagian penerima bantuan dinilai tidak mengalami kerusakan signifikan.
Warga juga menyoroti kerugian perabot rumah tangga yang belum masuk dalam pendataan resmi, padahal dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, jumlah warga terdampak banjir di Kecamatan Besitang mencapai 19.527 jiwa. Dari hasil verifikasi sementara, tercatat 399 rumah mengalami kerusakan berat dan 860 rumah rusak ringan.
Pemerintah menjelaskan bahwa pendataan dilakukan melalui satu pintu dan difokuskan pada kerusakan rumah. Data tersebut dikumpulkan pemerintah daerah untuk kemudian disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
“Untuk saat ini, yang diminta pemerintah pusat hanya data rumah rusak. Belum ada instruksi untuk pendataan kerugian perabotan,” kata salah satu pejabat dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah juga menyebut data yang sama akan digunakan oleh instansi lain, seperti Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Permukiman, guna menghindari perbedaan data.
Audiensi sempat berlangsung tegang dengan sejumlah warga menyampaikan protes secara terbuka. Namun situasi tetap terkendali dengan pengamanan aparat kepolisian.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah berjanji akan menyampaikan kembali data kerusakan kepada pihak terkait di tingkat yang lebih tinggi. Warga berharap proses pendataan diperbaiki agar bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
