Medan, ArmadaBerita.Com – DPRD Kota Medan akhirnya mengetuk palu pengesahan APBD 2026 dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (26/11/2025). Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, menegaskan bahwa anggaran tahun depan harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga, terutama di sektor pelayanan publik.
Rapat paripurna berlangsung dengan kehadiran lengkap unsur pimpinan DPRD, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin, Sekda Wiriya Al Rahman, serta para kepala OPD hingga camat dan lurah se-Kota Medan.
DPRD menilai masih banyak ruang untuk menggenjot PAD, terutama dari pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan reklame. Penguatan pengawasan lapangan dan pembaruan data wajib pajak diminta dipercepat. Bahkan, DPRD sudah membentuk pansus khusus untuk mendongkrak capaian PAD.
DPRD memberi sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemko Medan. Salah satunya, konsistensi perencanaan. Wong mengingatkan agar seluruh program selaras dengan RPJMD, RPJPD, RKPD, hingga KUA-PPAS.
Selain itu, DPRD meminta Pemko memperbarui baseline data pembangunan, termasuk data kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Evaluasi standar harga satuan juga disebut penting untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar.
Sorotan Sektoral: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur
Pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian besar. DPRD meminta penambahan 20 ribu kuota beasiswa bagi siswa SD dan SMP kurang mampu, percepatan pembangunan ruang kelas baru, peningkatan transparansi penyaluran BOS dan BOP PAUD.
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong optimalisasi layanan Puskesmas 24 jam, terutama di wilayah padat penduduk. Penguatan layanan ibu–anak, penanganan stunting, penambahan ambulans, dan peningkatan alat kesehatan juga menjadi catatan penting.
Drainase, Lampu Jalan, Sampah: Masalah Kota yang Tak Boleh Berulang
Soal infrastruktur, DPRD meminta percepatan penyelesaian ganti rugi RTH, pembangunan drainase prioritas untuk mengurangi banjir, serta pengawasan ketat seluruh proyek fisik. Perbaikan lampu jalan dan jalan lingkungan juga dipandang mendesak.
Di sektor kebersihan, DPRD menilai Kota Medan masih butuh tambahan armada pengangkut sampah di setiap kecamatan, peningkatan pengelolaan TPA, dan langkah serius untuk mengurangi sampah plastik.
Inflasi, UMKM, dan Transportasi
Inflasi, terutama stabilitas harga beras turut mendapat sorotan. DPRD juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui pelatihan, pembiayaan, serta pendampingan. Penataan pasar tradisional dan PKL diminta lebih tegas agar tertib dan nyaman.
Untuk transportasi, Wong menyinggung perlunya optimalisasi retribusi parkir, penertiban titik parkir ilegal, serta percepatan perbaikan angkutan massal yang terintegrasi.
Kinerja OPD Harus Naik Kelas
DPRD tegas menyoroti rendahnya realisasi fisik dan keuangan tahun sebelumnya. Karena itu, setiap OPD diminta lebih profesional dan fokus menjalankan program yang benar-benar berdampak pada masyarakat. Belanja modal juga harus diarahkan pada kegiatan prioritas, bukan acara seremonial.
Pengawasan APBD 2026 disebut akan diperketat, termasuk mencegah anggaran mengendap dan memastikan seluruh program prioritas berjalan tepat waktu.
Menutup penyampaiannya, Wong mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat ikut mengawal jalannya APBD tahun depan. “DPRD Kota Medan berkomitmen bekerja maksimal demi kemajuan kota dan kesejahteraan seluruh warga,” ujarnya. (Asn)
